JADWAL KLARIFIKASI ATAU PERANGKAP....? PESERTA DARI LOMBOK BARAT GUGUR, TENDER REHABILITASI RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI SOROTAN.
SERI INVESTIGASI PORTAL SPSE. BIMA – Proses Tender Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah salah satu peserta dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur pada tahap klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Berdasarkan hasil pemantauan Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB terhadap dokumen Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu memper…
TENDER PROYEK RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA MENUAI POLEMIK, PENAWAR TERENDAH DIGUGURKAN, PMAKI NTB MINTA SELURUH PROSES DIAWASI
SERI INVESTIGASi BAGIAN I PENAWAR TERENDAH DIGUGURKAN, TENDER CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI PERHATIAN PUBLIK BIMA - Proses Tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi perhatian publik setelah peserta dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur pada tahapan klarifikasi, sementara peserta lain dengan nilai penawaran lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang tender. Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket pekerjaan tersebut memil…
ADWAL KLARIFIKASI ATAU PERANGKAP ? PESERTA DARI MATARAM DIGUGURKAN, TENDER CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI SOROTAN
BIMA – Proses Tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai mekanisme klarifikasi yang berujung pada gugurnya peserta dengan penawaran terendah. Sejumlah dokumen SPSE yang dipelajari PMAKI NTB menunjukkan rangkaian peristiwa yang dinilai layak mendapat pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Tender tersebut menggunakan metode Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem…
TENDER KUCING-KUCINGAN, BPBJ KABUPATEN BIMA ATUR SKENARIO TENDER CT SCAN RSUD ?
BIMA - Proses tender Pekerjaan Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp2.251.392.000 dan HPS Rp2.248.000.000 menuai sorotan dari Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB. Organisasi tersebut mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi yang berujung pada gugurnya peserta dengan penawaran terendah. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengatakan pihaknya telah mempelajari dokumen tender yang ditayangkan melalui Sistem Penga…
PMAKI NTB SOROTI TENDER PEMBANGUNAN RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA, DIDUGA SARAT KEJANGGALAN
BIMA – Proses tender pembangunan ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima menjadi sorotan Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta tender. Danil Akbar mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Bima dalam beberapa hari terakhir untuk meminta penjelas…
PMAKI NTB DESAK KEMENDAGRI BERTINDAK OBJEKTIF DAN TRANSPARAN DALAM MEMERIKSA PELANTIKAN PEJABAT KOTA BIMA.
Kota Bima - Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima secara objektif, profesional, independen, dan transparan. Desakan tersebut disampaikan menyusul diturunkannya tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan atas polemik pelantikan pejabat yang menjadi perhatian publik. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengatakan…
PMAKI NTB DUKUNG PENUH JNBA 2026 KPK, PERKUAT BUDAYA ANTI KORUPSI.
Bima, NTB – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 yang secara resmi dimulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kota Mataram dengan mengusung tema "Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas." Program JNBA merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Rangkaian k…
PMAKI NTB: PENEGAKAN HUKUM DUGAAN KORUPSI DI DAERAH HARUS BERPEDOMAN PADA HUKUM, BUKAN PERSEPSI.
Bima, NTB – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Danil Akbar menilai ada kejanggalan dalam praktik penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah daerah, dan masih menyisakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri. Organisasi tersebut berpandangan bahwa semangat pemberantasan korupsi di daerah belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua PMAKI NTB, Da…
KETUA PMAKI, SYAEFUDIN: DUKUNG PENUH LANGKAH KPK DAN KEMENDAGRI AWASI DANA POKOK PIKIRAN (POKIR) DI SELURUH DAERAH
Jakarta- Ketua PMAKI, Syaefudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri yang memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Syaefudin, dana Pokir merupakan instrumen yang sah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menyalurkan aspirasi m…
PMAKI NTB DORONG KPK TELUSURI DUGAAN PENYIMPANGAN POKIR DI SELURUH NUSA TENGGARA BARAT.
Bima, NTB — Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta seluruh DPRD di Indonesia meninjau kembali alokasi dana Pokok Pikiran atau Pokir mendapat sambutan dari Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar. Ia menilai peringatan tersebut harus menjadi momentum bagi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membuka secara menyeluruh tata kelola Pokir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Danil Akbar mengatakan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada anggaran Pokir tahun berjalan. Menurutnya, aparat pe…
