Postingan terbaru
Lihat semua
REVITALISASI LAPANGAN SERASUBA 2025 MENUAI SOROTAN PUBLIK, PROYEK 3.2 MILIAR DIBANGUN DI TANAH BUKAN MILIK PEMKOT BIMA.
Kota Bima - Proyek revitalisasi Serasuba di Kota Bima kembali menjadi perhatian publik setelah mencuat persoalan serius terkait status kepemilikan lahan yang digunakan. Hal ini menjadi perhatian publik setelah Abdul Robbi Syahrir Ketua Pansus Aset DPRD kota Bima, secara jelas menyatakan bahwa lapangan serasuba bukan aset pemerintah kota Bima. Proyek yang dipromosikan sebagai bagian dari wajah baru pembangunan daerah tersebut dinilai belum memiliki kejelasan hukum yang memadai, khususnya menyangkut apakah lahan tersebut benar merup…
EK LMND MATARAM TUDING REKTOR UNIVERSITAS BIMA INTERNASIONAL MFH LINDUNGI OKNUM DOSEN TERDUGA PELAKU PUNGLI DAN JUAL BELI BEASISWA
Mataram – Eksekutif Kota Liga Mahasisw Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram secara tegas menuding Rektor Universitas Bima Internasional (UNBIM MFH ) telah melindungi oknum dosen yang diduga kuat melakukan praktik pemotongan uang daftar ulang mahasiswa serta dugaan jual beli beasiswa di lingkungan kampus tersebut. Tuduhan ini muncul lantaran hingga saat ini pihak rektorat dinilai tidak menunjukkan langkah konkret dalam menindak oknum yang telah dilaporkan, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan resmi dalam audiensi bersama.…
PROYEK SPAM DARA KOTA BIMA DILAPORKAN KE KEJATI NTB, EW LMND NTB MINTA SEMUA PIHAK DIPERIKSA.
Mataram – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DARA Kota Bima ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Kamis (09/04/2026). Pelaporan tersebut dilakukan oleh Eksekutif Wilayah LMND NTB, setelah sebelumnya EW LMND NTB menggelar aksi berkemah di Kantor Kejati NTB terkait kasus “dana siluman” beberapa bulan lalu. Langkah pelaporan ini disebut sebagai bentuk keseriusan mereka da…
PMAKI NTB BERENCANA LAPORKAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN REVITALISASI LAPANGAN SERASUBA KE KPK
Bima, TBO-NTB - Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek Revitalisasi Lapangan Serasuba Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengatakan pihaknya saat ini sedang merampungkan dokumen laporan serta mengumpulkan berbagai bukti pendukung sebelum laporan tersebut disampaikan secara resmi kepada KPK. Menurutnya, proyek revitalisasi lapangan tersebut menggunakan Anggaran Pend…
SPAM DARA DAN SEPANJANG JALUR GAJAH MADA HINGGA TANJUNG KOTA BIMA DIDUGA GAGAL FUNGSI, PMAKI NTB SOROT KERUGIAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BIMA.
Kota Bima - Dugaan kegagalan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DARA kian menguat setelah sejumlah masyarakat mengeluh tentang kebutuhan air bersih yang sulit, ditemukan indikasi tidak berfungsinya infrastruktur yang telah menelan anggaran negara sebesar Rp1,9 miliar. Proyek yang semestinya menjadi solusi krisis air bersih bagi masyarakat justru diduga berujung pada kegagalan total dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Menurut pengamatan warga dan laporan masyarakat, distribusi air bersih dari proyek SPAM DARA tidak b…
JANJI IQBAL - DINDA DIPERTANYAKAN: PMAKI NTB NILAI PEMERINTAHAN MINIM REALISASI, INFRASTRUKTUR TERABAIKAN.
Mataram, NTB — Lebih dari satu tahun pasca dilantik, kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri mulai menghadapi sorotan tajam. Sejumlah janji kampanye yang sebelumnya digaungkan secara masif kini dinilai belum menunjukkan realisasi konkret di lapangan. Dari program bantuan miliaran rupiah per desa, pembangunan mega hospital bertaraf internasional, hingga penciptaan 100 ribu lapangan kerja, sebagian besar masih berada pada tahap wacana atau belum terlihat dampaknya secara luas di tengah masyarakat. Sorotan ini datan…
PMAKI NTB DESAK KEJATI NTB SERIUS DALAMI KASUS PEMBANGUNAN MASJID AGUNG KABUPATEN BIMA
Bima,NTB - Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat (PMAKI NTB) kembali mendesak aparat penegak hukum untuk membuka kembali dan mendalami dugaan persoalan dalam proyek pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Bupati Indah Dhamayanti Putri. Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia NTB, Danil Akbar, menyampaikan bahwa proyek pembangunan masjid agung tersebut merupakan proyek strategis daerah dengan nilai anggaran sekitar Rp78,02 miliar yang dilaksanaka…
PMAKI NTB PERTEBAL LAPORAN DUGAAN PENYIMPANGAN KAWASAN AMAHAMI KE KPK, DESAK KEPASTIAN HUKUM DEMI KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN KOTA BIMA
Bima - Polemik pembangunan kawasan Amahami di Kota Bima kembali mengemuka setelah Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (PMAKI NTB) secara resmi mempertebal laporan investigatifnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui saluran Whistleblowing System (WBS). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan pengawasan publik terhadap dugaan berbagai penyimpangan pembangunan di kawasan Amahami, termasuk proyek jalan kembar dan kegiatan reklamasi pesisir yang berlangsung sejak tahun 2017. Ketua …
PMAKI NILAI PENGADAAN ALKES RSUD KOTA BIMA 2025 HARUS TERBUKA DAN TERUKURSoroti Tata Kelola, PMAKI Minta Pemerintah Sampaikan Data Teknis Secara Detail
KOTA BIMA – NTB. Dinamika pembangunan sektor kesehatan di Kota Bima kembali menjadi perhatian publik. Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) melalui Ketua Pusat, Syaefudin, dan Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, menyampaikan sikap resmi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Kota Bima tahun anggaran 2025. Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya informasi mengenai rencana pengembangan fasilitas kesehatan hingga 2027, termasuk pasca pertemuan jajaran Pemerintah Kota Bima dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadi…
DANIL AKBAR KRITIK MOU PENDAMPINGAN HUKUM, SEBUT BERPOTENSI SANDERA PENEGAKAN HUKUM
BIMA – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah NTB, Danil Akbar, melontarkan kritik keras terhadap praktik nota kesepahaman (MoU) pendampingan hukum antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan instansi pemerintah yang dinilai berpotensi melemahkan supremasi hukum. Pernyataan itu disampaikan Danil menanggapi informasi bahwa sejumlah laporan dugaan penyimpangan anggaran belum ditindaklanjuti karena adanya MoU pendampingan hukum antara APH dan pihak terkait. “Kalau benar laporan tidak ditindaklanjuti karena ada …
BPK RI RESPON PENGADUAN PMAKI NTB, DANIL AKBAR: KAMI KAWAL SAMPAI TUNTAS
TBO-NTB, - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi merespons pengaduan dan permintaan audit yang diajukan oleh PMAKI NTB terkait proyek-proyek Tahun Anggaran 2025 di Kota Bima. Respons tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor: 61/B/S/SETJEN.2/HUM.02.06/03/2026 tertanggal 2 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permintaan audit dari PMAKI NTB menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme uji petik dalam pem…