Mataram – Terungkapnya dugaan korupsi pengadaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat.
Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pengondisian paket proyek senilai Rp17,9 miliar melalui modus pinjam bendera perusahaan dan penyisipan persyaratan teknis tertentu yang diduga mengarah kepada penyedia tertentu. Penyidikan KPK juga mengungkap dugaan aliran dana sekitar Rp10,8 miliar kepada pihak-pihak tertentu.
Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, menilai pengungkapan perkara tersebut menjadi alarm bahwa pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diperkuat.
"Kasus yang diungkap KPK menunjukkan bahwa modus pengaturan tender terus berkembang. Dugaan penggunaan perusahaan pinjam bendera, penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah kepada penyedia tertentu, hingga pengondisian pemenang merupakan pola yang harus menjadi perhatian seluruh pihak," ujar Danil.
Menurutnya, PMAKI NTB saat ini memang sedang gencar melakukan pemantauan terhadap berbagai proses tender proyek pemerintah di Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
"Dalam beberapa hari terakhir kami memang sedang melakukan pemantauan terhadap berbagai tender proyek pemerintah. Pengawasan ini kami lakukan karena berdasarkan pemantauan selama ini masih terdapat berbagai indikasi yang patut dicermati dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.
Danil menjelaskan, berdasarkan catatan pemantauan PMAKI NTB sepanjang tahun 2025, terdapat berbagai pola yang perlu mendapat perhatian aparat pengawas dan penegak hukum. Di antaranya penawaran yang terlalu rendah (abnormally low bid) yang berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan, serta dugaan adanya komitmen fee antara oknum kontraktor dan pihak-pihak yang diduga mengatur proses kemenangan tender.
"Berdasarkan investigasi kami, praktik yang seperti itu kerap terjadi, ada beberapa pelaku menceritakan hal yang demikian. Karenanya, hal seperti itu akan berdampak bukan hanya merusak persaingan usaha yang sehat, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat, dan merugikan keuangan negara," tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu tender yang saat ini sedang dipantau PMAKI NTB adalah paket Renovasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima.
"Salah satu proses pengadaan yang sedang kami soroti adalah tender Renovasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pemantauan awal, terdapat beberapa hal yang menurut kami perlu dicermati lebih lanjut karena berpotensi memengaruhi prinsip persaingan yang sehat. Saat ini kami masih mengumpulkan data, dokumen, dan informasi yang relevan agar seluruh temuan dapat diuji secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Danil.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan PMAKI NTB bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
"Berdasarkan catatan pemantauan PMAKI NTB sepanjang tahun 2025, kami menemukan berbagai indikasi yang patut menjadi perhatian karena diduga sarat kepentingan dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran yang didukung bukti yang memadai. Tujuannya bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.
Danil berharap pengungkapan perkara di Lombok Barat menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus menindak tegas setiap dugaan praktik pengaturan tender yang merugikan keuangan negara.
"Kami mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut tuntas setiap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Penegakan hukum harus mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila terdapat aktor intelektual maupun pihak yang menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi. Pengadaan pemerintah harus kembali pada prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan bebas dari konflik kepentingan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Danil Akbar.
0 Komentar