Bima, NTB – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 yang secara resmi dimulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kota Mataram dengan mengusung tema "Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas."
Program JNBA merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026 dengan menjangkau sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk mengunjungi sekolah-sekolah terpencil untuk memperluas pendidikan antikorupsi sekaligus menyalurkan bantuan perlengkapan belajar kepada para siswa.
Pembukaan JNBA 2026 dilaksanakan di Pendopo Wali Kota Mataram dan dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa JNBA merupakan program roadshow pendidikan antikorupsi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan mencegah perilaku koruptif sejak dini. Menurutnya, pendidikan menjadi strategi penting dalam membangun karakter bangsa melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan keadilan. KPK juga terus mendorong penguatan budaya integritas melalui pendekatan keagamaan, pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai media edukasi, serta pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam berbagai mata pelajaran di sekolah.
Menanggapi pelaksanaan JNBA 2026 tersebut, Sekretaris Jenderal PMAKI, Sofian Sani, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah KPK yang menjadikan Kota Mataram sebagai titik awal gerakan antikorupsi di kawasan Indonesia Timur.
"PMAKI NTB mendukung penuh pelaksanaan JNBA 2026. Penanaman nilai-nilai integritas sejak dini merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berkarakter antikorupsi. Kami mengapresiasi komitmen KPK yang membangun budaya anti korupsi melalui jalur pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah," ujar Sofian Sani dalam pernyataan persnya.
Menurut Sofian Sani, dipilihnya NTB sebagai daerah pembuka rangkaian JNBA merupakan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga, sekolah, tempat ibadah, lingkungan sosial, hingga birokrasi pemerintahan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan membangun budaya antikorupsi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
"Pendidikan anti korupsi adalah investasi jangka panjang. Namun upaya preventif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Pencegahan tanpa penindakan yang konsisten tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi maupun memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum," tegasnya.
Sofian Sani menambahkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, serta mengurangi kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemberantasannya tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
PMAKI NTB mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media massa, dan generasi muda untuk menjadikan JNBA sebagai gerakan bersama dalam membangun budaya integritas di Nusa Tenggara Barat.
Sebagai organisasi masyarakat yang fokus pada pengawasan dan pemberantasan korupsi, PMAKI NTB juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan KPK dalam berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, kampanye, dan pengawasan partisipatif guna memperkuat budaya antikorupsi di daerah.
"Harapan kami, JNBA tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu melahirkan masyarakat yang berintegritas, mempersempit ruang terjadinya korupsi, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama," pungkas Sofian Sani. TBO-NTB
0 Komentar