PMAKI NTB SOROTI TENDER PEMBANGUNAN RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA, DIDUGA SARAT KEJANGGALAN
BIMA – Proses tender pembangunan ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima menjadi sorotan Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta tender. Danil Akbar mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Bima dalam beberapa hari terakhir untuk meminta penjelas…
PMAKI NTB DESAK KEMENDAGRI BERTINDAK OBJEKTIF DAN TRANSPARAN DALAM MEMERIKSA PELANTIKAN PEJABAT KOTA BIMA.
Kota Bima - Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima secara objektif, profesional, independen, dan transparan. Desakan tersebut disampaikan menyusul diturunkannya tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan atas polemik pelantikan pejabat yang menjadi perhatian publik. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengatakan…
PMAKI NTB DUKUNG PENUH JNBA 2026 KPK, PERKUAT BUDAYA ANTI KORUPSI.
Bima, NTB – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 yang secara resmi dimulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kota Mataram dengan mengusung tema "Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas." Program JNBA merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Rangkaian k…
PMAKI NTB: PENEGAKAN HUKUM DUGAAN KORUPSI DI DAERAH HARUS BERPEDOMAN PADA HUKUM, BUKAN PERSEPSI.
Bima, NTB – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Danil Akbar menilai ada kejanggalan dalam praktik penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah daerah, dan masih menyisakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri. Organisasi tersebut berpandangan bahwa semangat pemberantasan korupsi di daerah belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua PMAKI NTB, Da…
KETUA PMAKI, SYAEFUDIN: DUKUNG PENUH LANGKAH KPK DAN KEMENDAGRI AWASI DANA POKOK PIKIRAN (POKIR) DI SELURUH DAERAH
Jakarta- Ketua PMAKI, Syaefudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri yang memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Syaefudin, dana Pokir merupakan instrumen yang sah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menyalurkan aspirasi m…
PMAKI NTB DORONG KPK TELUSURI DUGAAN PENYIMPANGAN POKIR DI SELURUH NUSA TENGGARA BARAT.
Bima, NTB — Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta seluruh DPRD di Indonesia meninjau kembali alokasi dana Pokok Pikiran atau Pokir mendapat sambutan dari Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar. Ia menilai peringatan tersebut harus menjadi momentum bagi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membuka secara menyeluruh tata kelola Pokir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Danil Akbar mengatakan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada anggaran Pokir tahun berjalan. Menurutnya, aparat pe…
KETUA PMAKI SYAEFUDIN DAMPINGI YUSUF MAULANA KLARIFIKASI INFORMASI 26 NAMA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI MBG.
Jakarta – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI), Syaefudin, mendampingi Yusuf Maulana dalam memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai 26 nama yang disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klarifikasi tersebut disampaikan pada Jumat (19/6/2026) sebagai upaya meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Yusuf Maulana, yang sebelumnya disebut oleh Elsya Syarif sebagai pihak yang menerima dan menyimpan surat asli dari Sony Sonjaya, menegas…
PMAKI NTB DESAK AKSI NYATA: BENTUK SATGAS TERPADU PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP BIMA.
BIMA RAYA – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera membentuk Satgas Terpadu Penyelamatan Lingkungan Hidup Bima guna merespons berbagai persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di Kabupaten dan Kota Bima. Desakan tersebut disampaikan Bendahara sekaligus Ketua Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat PMAKI NTB, Ramli, yang menilai bahwa persoalan lingkungan hidup di Bima tidak lagi da…
VEGETASI HILANG, DEBU MENINGKAT, SUNGAI TERANCAM: PMAKI NTB ANGKAT ALARM BAHAYA GALIAN C
BIMA – Aktivitas galian C yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima kembali menjadi sorotan. Berkurangnya vegetasi, meningkatnya polusi debu, perubahan bentang alam, hingga ancaman terhadap sungai dan sumber air memicu keresahan masyarakat yang semakin meluas di Bima Raya. Sekretaris Jenderal Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sofian Sani, menegaskan bahwa persoalan galian C telah berkembang menjadi isu lingkungan yang serius dan memerlukan perhatian khusus…
DARURAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONPES NTB: EW LMND NTB DESAK KEMENAG RI COPOT KEPALA KANWIL NTB DAN CABUT IZIN PONPES YANG TERBUKTI MELANGGAR
MATARAM, 6 Juni 2026 — Rentetan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai telah menempatkan daerah ini dalam kondisi darurat perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan. Di tengah berulangnya kasus tersebut, sikap dan langkah konkret Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB justru dipandang tidak memberikan kepastian kepada publik mengenai upaya pengawasan dan perlindungan santri. Atas kondisi tersebut, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk …
PROYEK KOLAM RETENSI RP62,78 MILIAR DI TAMAN RIA DISOROT, PMAKI NTB PERTANYAKAN AMDAL, LEGALITAS PENEBANGAN POHON HINGGA KESESUAIAN TATA RUANG.
Kota Bima - Proyek pembangunan Kolam Retensi Taman Ria di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima kembali menuai sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah NTB, Danil Akbar, yang mempertanyakan legalitas dokumen lingkungan, izin penebangan pohon, hingga kesesuaian tata ruang proyek pengendalian banjir senilai Rp62,78 miliar tersebut. Proyek yang dikerjakan melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umu…
