Timsus Anti Korupsi Resimen Brigade 571 Trisula Macan Putih menyampaikan sikap tegas terhadap situasi penegakan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Sorotan tidak hanya diarahkan pada satu daerah, tetapi mencakup kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Di wilayah NTB, tim menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Bima yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan dalam penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang t…
Kota Bima – Polemik pembangunan gedung induk RSUD Kota Bima senilai kurang lebih Rp130 miliar semakin meluas. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, bersama Ketua PMAKI Pusat, Saefudin, menyampaikan desakan terbuka agar seluruh proses proyek dibuka secara transparan sejak awal kontrak hingga kondisi akhir pekerjaan. Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan skema Design and Build (D&B). Skema D&B dan Peran Manajemen Konstruksi Danil menegaskan bahwa proyek ini bukan menggunakan konsultan pengawas terpisah, mel…
Kota Bima – Jakarta. Polemik proyek pembangunan Gedung Induk RSUD Kota Bima senilai Rp130 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 terus menuai sorotan publik. Proyek strategis sektor kesehatan tersebut dipersoalkan setelah masa kontrak berakhir pada 26 Desember 2025, namun aktivitas fisik di lapangan diduga masih berlangsung hingga Januari 2026. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan, sejumlah item pekerjaan belum rampung meskipun masa kontrak telah b…
Mataram, NTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) sering digembar-gemborkan sebagai provinsi yang “mendunia”. Namun menurut Junaedi S. Akbar , Ketua Persaudaraan Srigala Merah NTB, klaim itu lebih berkaitan dengan jumlah warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketimbang prestasi ekonomi lokal. “Setiap tahun puluhan ribu warga NTB bekerja di Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Mereka membiayai pendidikan anak, membangun rumah, membeli lahan, dan menggerakkan ekonomi desa melalui remitansi. Tapi fakta ini…
Mataram –TBO-NTB Kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj Dinda Damayanti Putri di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tengah berada dalam fase krusial yang menentukan arah masa depan daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan strategis. Namun, sejumlah indikator menunjukkan persoalan struktural masih berulang tanpa penyelesaian sistemik. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, dalam opini kritisnya menyebut bahwa waktu terus …
BIMA – Banjir yang berulang di Kota Bima dinilai bukan sekadar persoalan hujan ekstrem, melainkan akibat kerusakan struktural daerah aliran sungai (DAS) yang tidak tertangani secara sistemik. Hal itu tertuang dalam kajian komprehensif bertajuk Strategi Pengendalian Banjir di Kota Bima yang disusun oleh Danil Akbar. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa konfigurasi morfologi Kota Bima – perbukitan di hulu, zona transisi timur utara, dataran rendah pusat kota, hingga pesisir – menjadikan kota ini sangat rentan terhadap perubahan…
Kota Bima — Gelombang kritik dan desakan publik terhadap penanganan dugaan penyimpangan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima terus menguat. Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sipil menilai penanganan laporan belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik. Fokus sorotan masyarakat tertuju pada dugaan mega korupsi proyek-proyek PUPR yang disebut-sebut bernilai besar. Hingga saat ini, publik mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut telah diproses oleh aparat …
Politik, Pemerintah, Masyarakat,iklan KOTA BIMA, TB-GROUP NTB – 14 Januari 2026 Peguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (P-MAKi NTB) melaksanakan aksi demonstrasi terkoordinasi di depan Kantor Cabang Bima BPD Bank Syariah NTB pada hari Rabu (14/1). Aksi ini bertujuan menyelidiki kesesuaian implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan prinsip syariah Islam dan peraturan perbankan yang berlaku. LANDASAN PERMASALAHAN: TELAAH TEMUKAN KETIDAKSESUAIAN SYARIAH Dalam keterangan yang disampaikan Adim Sek…
Kota Bima — Sorotan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kota Bima kembali menguat. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh laporan proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima. Menurut Danil, berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa proyek, mulai dari fungsi yang dinilai tidak optimal hingga kualitas pekerjaan yang dipertanyakan masyarakat, tidak bisa lagi dijawab d…
Kota Bima – Selasa, 17 Februari, digelar diskusi terbatas tokoh perubahan dengan tema "Kenapa Harus Ada PPS" di Cafe Suhendar Penatoi, Kota Bima. Acara yang dimulai pukul 09.30 WITA hingga selesai ini juga mengangkat agenda optimalisasi struktur organisasi Aliansi PPS Kota Bima. Perlu diketahui, Organisasi PPS ini sudah terdata di Kementerian Dalam Negeri (Depdagri), yang menjadi landasan legalitas dalam upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan di wilayah. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Rizky, Sekretaris Aliansi PPS Kota Bim…
BIMA KOTA – Narkoba adalah musuh bersama yang mengancam masa depan generasi kita. Karang Taruna Kota Bima mengambil langkah nyata dengan menggelar aksi besar-besaran untuk memerangi obat terlarang. Kami dengan hangat mengundang seluruh masyarakat Kota Bima, pemuda, pemudi, dan khususnya seluruh pengurus serta anggota Karang Taruna dari 41 Kelurahan se-Kota Bima untuk turut serta, bersatu, dan menjadi garda terdepan dalam gerakan ini. Mari kita satukan semangat dari setiap pelosok kelurahan! Aksi ini akan dilaksanakan pada: 📅 Hari/Tanggal: R…