Kota Bima – Selasa, 17 Februari, digelar diskusi terbatas tokoh perubahan dengan tema "Kenapa Harus Ada PPS" di Cafe Suhendar Penatoi, Kota Bima. Acara yang dimulai pukul 09.30 WITA hingga selesai ini juga mengangkat agenda optimalisasi struktur organisasi Aliansi PPS Kota Bima.
Perlu diketahui, Organisasi PPS ini sudah terdata di Kementerian Dalam Negeri (Depdagri), yang menjadi landasan legalitas dalam upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan di wilayah.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Rizky, Sekretaris Aliansi PPS Kota Bima, sebagai pengarah. Dalam rangka komitmen pembentukan PPS, diskusi ini juga menjadi bentuk pengawalan terhadap rencana kegiatan uji publik Kementerian Dalam Negeri (Depdagri).
Dalam acara tersebut, akan disampaikan laporan kajian empiris oleh Bang Nas. Selain itu, akan ada pengarahan dari H. Andi Sirajudin, M.M. Turut hadir pula para tokoh sekaligus Dewan Penasehat Dok.Sanusi,Ir. H Darwis,H.Muhtahid ,SH dan tokoh lainnya .
Sejarah pembentukan PPS di wilayah ini bermula sejak 1999. Saat itu, Ketua KNPI Kabupaten Bima merancang konsep PPS dalam kongres KNPI di Bogor, pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, serta saat Bupati Bima dijabat Adi Haryanto. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Gubernur NTB saat itu, H. Harun Al Rasyid.
H. Andi Sirajudin dalam pandangannya menekankan, perjuangan mewujudkan PPS tidak boleh diragukan. "Perjuangan mewujudkan PPS kalau kita ragu-ragu, nggak mungkin jadi," ujarnya. Ia menyoroti kondisi saat ini di mana para tokoh masih saling klaim dan berbeda pendapat. Aliansi PPS sendiri baru terbentuk pada 2025, sehingga kebersamaan menjadi kunci utama.
Mengingat saat ini sedang berlaku moratorium PPS, H. Andi menyampaikan bahwa pihaknya meminta diskresi khusus untuk NTB kepada Presiden. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembentukan struktur mulai dari tingkat RT dan RW agar mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.
Untuk memperkuat Pengarahan Ir.H,Darwis menyampaikan Butuh keseriusan dalam mewujudkan PPS sampai tingkat RT RW, Setiap hari pertemuan harus ada agenda dan hasil pertemuan, Pemantapan struktur organisasi aliansi PPS Kec. Lurah,RT, RW diserta Tupoksi, Waktu untuk melengkapi personil aliansi PPS kota bima Kec.Kelurahan,RT RW (Bulan Febuari 2026) ,Pengukuhan Pengurus Waktunya Minggu Pertama Maret 2026.
Begitupun NGO Senior Iwan Kurniawan, Menyampaikan bahwa selama ini perjuangan ini hanya melibatkan para tokoh-tokoh senior, seharusnya walupun tokoh-tokoh senior berjuang dipusat, kita juga harus ada pergerakan yang Agresif bersama Masyarakat pulau sumbawa, kita lakukan Boikot serentak Bersamaan dihari yang sama,mulai dari Kab.Sumbawa Barat, Sumbawa Besar,kab. Dompu, Kab.bima Dan Kota Bima, kita buat macet sepulau Sumbawa,"Ujar iwan.
Diskusi ini diharapkan dapat menyatukan visi dan misi para tokoh serta memperkuat langkah Aliansi PPS Kota Bima dalam mewujudkan tujuan pembentukan PPS dengan dukungan masyarakat luas.
Akhir acara seluruh anggota melakukan Yel yel "Kami Aliansi PPS Kota Bima,Siap Berjuang Untuk Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, PPS Harga Mati.
Hal.1
0 Komentar