Kota Bima — Gelombang kritik dan desakan publik terhadap penanganan dugaan penyimpangan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima terus menguat. Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sipil menilai penanganan laporan belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik.
Fokus sorotan masyarakat tertuju pada dugaan mega korupsi proyek-proyek PUPR yang disebut-sebut bernilai besar. Hingga saat ini, publik mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut telah diproses oleh aparat penegak hukum dan apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan.
Desakan utama diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Bima agar memberikan penjelasan resmi mengenai status penanganan perkara. Aktivis menilai bahwa dalam kasus yang menjadi perhatian publik, transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
ISU PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN JADI DISKURSUS PUBLIK
Di tengah tuntutan tersebut, muncul informasi yang beredar di ruang publik bahwa pembangunan mess kejaksaan disebut bersumber dari anggaran Pemerintah Kota melalui Dinas PUPR dengan nilai lebih dari Rp3 miliar. Informasi ini memicu diskursus luas di masyarakat mengenai pentingnya menjaga independensi dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Sejumlah aktivis menyatakan bahwa apabila benar terdapat dukungan anggaran pembangunan fasilitas melalui PUPR, maka penanganan dugaan kasus yang berkaitan dengan instansi tersebut harus dilakukan secara ekstra terbuka dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
“Dalam situasi seperti ini, transparansi adalah keharusan. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Jika ada indikasi penyimpangan, proses tanpa pandang bulu,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
KOMUNIKASI TERPUTUS, MEDIA KESULITAN KONFIRMASI
Persoalan lain yang turut memperkeruh suasana adalah kendala komunikasi. Dalam salah satu aksi demonstrasi, pihak kejaksaan disebut memberikan nomor kontak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sebagai jalur komunikasi.
Namun, sejumlah awak media mengaku kesulitan melakukan konfirmasi karena nomor yang diberikan tidak dapat dihubungi. Upaya panggilan dan pesan singkat yang dilakukan beberapa jurnalis dilaporkan tidak mendapatkan respons.
Nomor tersebut disebut sebagai kontak dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Hamka. Hingga berita ini disusun, para jurnalis mengaku belum memperoleh klarifikasi apakah terdapat kesalahan teknis, pergantian nomor, atau kendala lainnya.
Kondisi ini dinilai menghambat prinsip pemberitaan berimbang karena media membutuhkan konfirmasi resmi sebelum mempublikasikan informasi kepada masyarakat.
DESAKAN SUPERVISI DAN KETERBUKAAN
Melihat situasi yang berkembang, sejumlah pihak mendorong agar proses penanganan laporan mendapat supervisi dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat guna memastikan objektivitas dan profesionalisme tetap terjaga.
Aktivis juga meminta agar mekanisme komunikasi resmi dibuka secara jelas dan dapat diakses publik, sehingga tidak terjadi kebuntuan informasi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap dugaan kasus PUPR.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari Bima terkait perkembangan penanganan dugaan penyimpangan proyek PUPR maupun klarifikasi mengenai nomor kontak yang dipersoalkan oleh awak media.
Masyarakat kini menanti kepastian dan keterbukaan. Di tengah isu dugaan penyimpangan anggaran publik, independensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
0 Komentar