Timsus Anti Korupsi Resimen Brigade 571 Trisula Macan Putih menyampaikan sikap tegas terhadap situasi penegakan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Sorotan tidak hanya diarahkan pada satu daerah, tetapi mencakup kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Nusa Tenggara Barat.
Di wilayah NTB, tim menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Bima yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan dalam penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang telah menjadi perhatian publik.
Menurut Danil Akbar, berbagai temuan masyarakat, mulai dari persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga proyek-proyek yang bersumber dari APBD dan APBN, dinilai tidak pernah digubris secara serius. Ia menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan transparansi perkembangan kasus.
“Temuan dari TPP pegawai hingga proyek APBD dan APBN tak pernah digubris. Jangan hanya berbicara soal tim pemberantasan korupsi atau gedung bundar, sementara faktanya nihil di daerah,” tegas Danil.
Ia menambahkan bahwa kritik tersebut bukan serangan terhadap institusi, melainkan bentuk kontrol sosial agar fungsi penegakan hukum berjalan maksimal, profesional, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, penegakan hukum harus terasa di daerah, bukan hanya kuat di pusat tetapi lemah dalam implementasi di wilayah.
Sementara itu, Salim Cakra bersama jajaran Komandan Brigade 571 Trisula Macan Putih menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan sejumlah tim khusus untuk mengawasi berbagai dugaan penyimpangan, baik terkait korupsi maupun peredaran narkotika. Pengawasan tidak hanya dilakukan di NTB, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk investigator tertutup.
“Sejumlah timsus kami turunkan untuk mengawasi berbagai penyimpangan, baik persoalan korupsi maupun narkoba. Bukan saja di NTB, tapi hampir di semua wilayah dalam bentuk investigator tertutup,” tegas Salim Cakra.
Tim-tim tersebut bekerja melakukan pemantauan dan dokumentasi di lapangan untuk memastikan setiap informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tim yang diterjunkan diwajibkan memberikan laporan secara berkala melalui jalur komunikasi internal, termasuk melalui WhatsApp, serta melalui postingan media sosial sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Langkah ini disebut sebagai dukungan terhadap upaya serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkotika. Brigade 571 menyatakan siap mengawal agenda nasional tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas negara.
Arahan strategis juga disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat, Raja Nur Seno SP Utomo, yang dalam struktur internal organisasi disebut menggantikan kedudukan Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran harus mengawal program pemerintah secara ketat dan memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Menurutnya, pengawalan terhadap program pemerintah bukan sekadar dukungan simbolik, tetapi tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat. Setiap indikasi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran, maupun praktik korupsi dan narkotika wajib didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme hukum yang sah.
“Pengawalan terhadap program pemerintah adalah bentuk dukungan terhadap stabilitas negara. Namun dukungan itu tidak berarti pembiaran terhadap penyimpangan. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Timsus Anti Korupsi Brigade 571 Trisula Macan Putih menegaskan bahwa seluruh langkah pengawasan dilakukan dengan tetap menghormati mekanisme hukum dan kewenangan aparat resmi negara. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan dugaan korupsi dan peredaran narkoba serta bersama-sama mengawal agar penegakan hukum berjalan tegas, adil, transparan, dan tidak tebang pilih di seluruh wilayah Indonesia demi menjaga NKRI dari berbagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.TBO-NTB
0 Komentar