Mataram –TBO-NTB Kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj Dinda Damayanti Putri di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tengah berada dalam fase krusial yang menentukan arah masa depan daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan strategis. Namun, sejumlah indikator menunjukkan persoalan struktural masih berulang tanpa penyelesaian sistemik.
Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, dalam opini kritisnya menyebut bahwa waktu terus berjalan dan anggaran terus terserap, tetapi problem mendasar belum menunjukkan perbaikan signifikan. “Evaluasi harus diarahkan pada desain tata kelola dan keberanian mengambil keputusan strategis. Visi mendunia harus dibuktikan melalui capaian konkret, bukan sekadar narasi optimisme,” tulisnya.
Tambang Ilegal dan Ekonomi Bayangan
Salah satu sorotan utama adalah maraknya tambang emas ilegal di sejumlah wilayah NTB. Aktivitas tersebut dinilai bukan sekadar ekonomi rakyat, melainkan bagian dari ekonomi bayangan yang menggerus pendapatan daerah dan merusak lingkungan.
Tambang ilegal beroperasi di luar sistem perpajakan dan regulasi, kerap menggunakan bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah dan sumber air. Dalam jangka pendek, aktivitas ini memang menciptakan perputaran uang lokal. Namun dalam jangka panjang, dampaknya berupa degradasi lahan, lubang tambang tanpa reklamasi, serta potensi konflik sosial.
Danil menegaskan, tanpa penindakan konsisten yang menyasar aktor intelektual dan jaringan distribusi, penertiban hanya menjadi operasi simbolik. “Ketika hukum tidak ditegakkan secara disiplin, wibawa negara melemah dan kepercayaan publik terkikis,” ujarnya.
Krisis Lingkungan dan Ketahanan Ekonomi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTB tahun 2024 tercatat sekitar 73,18 poin. Angka ini mencerminkan tekanan terhadap ekosistem yang berdampak langsung pada ketahanan sosial-ekonomi. Degradasi lingkungan dinilai menurunkan produktivitas pertanian, meningkatkan risiko bencana, serta mengurangi ketersediaan air bersih.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, biaya sosial dan fiskal akibat kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibanding investasi pencegahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat tata ruang, pengawasan kawasan lindung, serta penegakan hukum lingkungan.
Kemiskinan dan Pengangguran Masih Jadi Tantangan
Per September 2025, tingkat kemiskinan NTB berada di angka 11,38 persen atau sekitar 637.180 jiwa. Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional dan mengindikasikan kemiskinan yang bersifat struktural.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 3,06 persen, naik dari 2,73 persen pada 2024. Jumlah pengangguran mencapai sekitar 97.930 orang. Kenaikan ini menunjukkan penciptaan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja dan perubahan kebutuhan pasar.
“Kebijakan tidak cukup berhenti pada bantuan sosial. Harus ada transformasi kapasitas produktif masyarakat, akses pendidikan berkualitas, serta penguatan sektor ekonomi lokal,” tulis Danil.
Seremonialisme dan Jurang Citra-Realitas
Opini tersebut juga menyoroti kecenderungan politik citra yang dinilai lebih dominan dibanding evaluasi berbasis indikator. Pembangunan, menurutnya, harus diukur dari dampak nyata terhadap kesejahteraan, kualitas layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.
Akuntabilitas publik menuntut keterbukaan data serta evaluasi kinerja yang jujur agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan secara objektif.
Visi “NTB Mendunia” dalam Ujian Realitas
Gagasan menjadikan NTB sebagai daerah yang mendunia disebut sebagai visi strategis yang tepat. Potensi pariwisata, budaya, dan sumber daya alam dinilai memiliki daya saing global. Namun, pengakuan internasional tidak datang melalui slogan, melainkan melalui kualitas tata kelola dan daya saing riil.
Masalah konektivitas, pengelolaan destinasi, serta degradasi lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah. Kontribusi pariwisata pun perlu diukur dari dampaknya terhadap pendapatan lokal dan penciptaan kerja berkualitas. Jika manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sektor ini berisiko menjadi ekonomi enclave.
Seruan Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan
Sementara itu, Ketua Srigala Merah NTB, Junaedi Supriyadin Akbar, turut menyampaikan pandangan tegas terhadap kondisi tata kelola daerah. Ia menilai pemerintahan NTB perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan revitalisasi kebijakan agar visi mendunia tidak berhenti sebagai jargon politik.
“Pemerintahan NTB perlu dilakukan evaluasi dan revitalisasi kebijakan agar benar-benar mampu mendunia. Jika pola kebocoran anggaran, praktik korupsi, dan perilaku busuk dalam tata kelola terus terjadi, ini akan membahayakan keadaan masyarakat NTB ke depan,” tegas Junaedi.
Menurutnya, reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi langkah mendesak untuk mencegah penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik serta komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Anggaran dan Prinsip Efisiensi
Pengelolaan keuangan daerah, menurut para pengamat, harus berlandaskan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Serapan anggaran bukanlah tujuan akhir, melainkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi tolok ukur.
“Anggaran adalah instrumen transformasi sosial, bukan sekadar angka administratif,” tegas Danil.
Penegasan
Berbagai pandangan kritis tersebut menegaskan bahwa NTB masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola, lingkungan, kemiskinan, dan pengangguran. Kritik publik disebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
Masa depan NTB, menurut para aktivis, ditentukan oleh pilihan hari ini: mempertahankan pola lama yang reaktif dan simbolik, atau melakukan reformasi tata kelola demi keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.
0 Komentar