NTB MENDUNIA KARENA MIGRASI, TERTATIH DALAM KESEJAHTERAAN

Mataram, NTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) sering digembar-gemborkan sebagai provinsi yang “mendunia”. Namun menurut Junaedi S. Akbar, Ketua Persaudaraan Srigala Merah NTB, klaim itu lebih berkaitan dengan jumlah warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketimbang prestasi ekonomi lokal.

“Setiap tahun puluhan ribu warga NTB bekerja di Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Mereka membiayai pendidikan anak, membangun rumah, membeli lahan, dan menggerakkan ekonomi desa melalui remitansi. Tapi fakta ini bukan tanda keberhasilan pembangunan. Justru ini cerminan kegagalan pemerintah menciptakan pekerjaan layak di tanah sendiri,” tegas Junaedi.

Menurut Junaedi, NTB konsisten masuk lima besar provinsi penyumbang PMI secara nasional, dengan jumlah akumulatif ratusan ribu orang dalam satu dekade terakhir. “Migrasi telah menjadi pola sosial-ekonomi yang mengakar, terutama di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan sebagian Sumbawa. Hampir setiap desa memiliki keluarga yang pernah atau sedang bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Ia menekankan, struktur ekonomi NTB yang masih bertumpu pada pertanian tradisional, sektor informal, dan pariwisata yang fluktuatif membuat daya serap tenaga kerja terbatas. “Setiap tahun ribuan anak muda lebih memilih bekerja ke luar negeri karena peluang kerja di kampung halaman sangat minim dan tidak menjamin penghidupan layak. Migrasi menjadi katup pengaman sosial, tapi tidak menyelesaikan akar persoalan struktural,” jelas Junaedi.

MIGRASI: JALAN KELUAR TAPI TANDA KELEMAHAN

“Bagi banyak keluarga di NTB, migrasi bukan sekadar pilihan, melainkan strategi bertahan hidup,” ujar Junaedi. “Ketika lahan pertanian sempit, harga hasil panen tidak stabil, dan peluang kerja formal terbatas, bekerja ke luar negeri dianggap jalan tercepat keluar dari lingkaran kemiskinan. Remitansi dari luar negeri memang menopang ekonomi rumah tangga, tapi ini menunjukkan persoalan struktural yang lebih dalam: industrialisasi lokal minim, sektor manufaktur padat karya hampir tidak ada, nilai tambah pertanian dan perikanan rendah.”

Ia menambahkan, migrasi bukan sekadar pilihan profesional, tapi menjadi keterpaksaan. “Paradoks NTB: warga terbukti tangguh dan kompetitif di pasar internasional, tetapi di tanah kelahirannya sendiri, mereka tidak menemukan ruang hidup yang layak.”

KONTRADIKSI “NTB MENDUNIA”

Slogan pembangunan NTB sering menekankan daya saing global, pariwisata internasional, dan investasi asing. Namun menurut Junaedi, realitasnya berbeda. “Yang benar-benar mendunia dari NTB bukan industrinya, produk atau inovasinya, tapi tenaga kerjanya sendiri. Puluhan ribu TKI/TKW asal NTB bekerja di luar negeri setiap tahun, membawa nama NTB ke pasar kerja global. Di dalam daerah sendiri, kesempatan kerja formal sangat terbatas. Sektor pertanian dan perikanan sebagian besar masih mentah, nilai tambah rendah, sektor manufaktur hampir tidak berkembang, lapangan kerja formal tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah,” tegasnya.

Akibatnya, remitansi mengalir deras ke desa-desa, membiayai kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, atau modal usaha kecil, tetapi transformasi ekonomi lokal tetap minim. “Paradoks ini menegaskan: NTB mendunia karena orangnya pergi ke dunia, bukan karena dunia datang berinvestasi, membeli produk, atau mengapresiasi inovasi lokal. Transformasi ekonomi hanya akan terjadi jika pemerintah fokus menciptakan lapangan kerja produktif, hilirisasi pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, pengembangan industri kreatif dan manufaktur, serta investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal,” jelas Junaedi.

AKAR MASALAH: STRUKTUR EKONOMI RAPUH

Struktur ekonomi NTB masih bertumpu pada sektor rentan:

• Pertanian tradisional: Produksi dijual mentah, pendapatan petani rendah.
• Sektor informal: Usaha kecil dan pekerjaan serabutan tidak stabil dan minim jaminan sosial.
• Pariwisata: Musiman dan sangat tergantung tren global, cuaca, atau pandemi, sehingga pendapatan sulit dijadikan dasar ekonomi berkelanjutan.

“Tanpa hilirisasi, pengembangan industri, dan diversifikasi ekonomi, NTB kesulitan menciptakan lapangan kerja formal. Migrasi massal bukan sekadar pilihan individual, tapi konsekuensi langsung dari rapuhnya struktur ekonomi,” tegas Junaedi.

JALAN KELUAR YANG DIBUTUHKAN

Menurut Junaedi, jika NTB ingin benar-benar “mendunia” dalam arti kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, pemerintah harus melakukan langkah konkret:

1. Hilirisasi hasil pertanian dan perikanan: Pengolahan lokal dan produk bernilai tambah untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan desa.
2. Penguatan UMKM berbasis produksi: Agar UMKM mampu menjadi penggerak industri lokal.
3. Pendidikan vokasi: Menyiapkan generasi muda siap kerja di sektor manufaktur, pariwisata modern, teknologi, dan jasa inovatif.
4. Penciptaan kawasan industri riil: Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong teknologi lokal.
5. Pengelolaan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal: Agar setiap rupiah investasi berdampak nyata bagi lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

“Migrasi bukan salah. Yang salah adalah ketika migrasi menjadi satu-satunya jalan hidup layak karena ekonomi lokal gagal menyediakan pekerjaan produktif. NTB bisa benar-benar mendunia jika transformasi ekonomi ini dilakukan,” tegas Junaedi.

PENUTUP

“NTB bukan provinsi miskin potensi. Sumber daya alam melimpah, warga pekerja keras dan berani mengambil risiko. Tantangannya adalah bagaimana keberanian dan kualitas SDM ini bisa dihargai di tanah sendiri. Jika tidak ada perubahan struktural, slogan ‘NTB Mendunia’ tetap ironi: yang mendunia adalah rakyatnya yang pergi ke dunia, bukan kesejahteraan yang hadir di NTB. NTB memiliki modal manusia dan sumber daya luar biasa; yang dibutuhkan hanyalah keberanian pemerintah dan masyarakat mengubah potensi menjadi kesejahteraan nyata, sehingga migrasi menjadi pilihan, bukan keharusan,” pungkas Junaedi S. Akbar.