KPK PROSES LAPORAN PMAKI NTB SOAL PEMBANGUNAN RSUD KOTA BIMA DAN NUFREP
Jakarta/Bima – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memproses laporan resmi yang disampaikan oleh Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB terkait dugaan persoalan dalam pembangunan RSUD Kota Bima serta pelaksanaan Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Bima. KPK menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari verifikasi awal, telaah dokumen, hingga pendalaman lanjutan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian ter…
Berita Investigatif: Ketua PMAKI NTB Pertanyakan Legalitas dan Anggaran Proyek DLH Kota Bima 2025, Minta APH Bertindak
Kota Bima, TBO NTB - Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah NTB), Danil Akbar, menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum dalam proyek Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima tahun 2025. Proyek ini mencakup: - Penataan median jalan - Pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH) - Pengadaan berbagai alat dan fasilitas lingkungan Total anggaran dilaporkan sekitar Rp25,7 miliar. Namun, Danil menekankan bahwa publik belum melihat bukti izin resmi atau dokumen lingkungan yang sah. …
Bardam Nusa Kota Bima Kritik BNN: Keberadaan Diduga Beban Negara Saat Sabu-sabu Merajalela di Bima dan Dompu.
Kota Bima NTB -Jumat,6/2/2026 - Anton Wijaya, SH, Sekretaris Jenderal Barisan Pemuda Nusa Kota Bima (Bardam Nusa Kota Bima), mengeluarkan kritik tajam terhadap lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), menyatakan bahwa keberadaannya tidak pernah aktif dan dianggap tidak maksimal dalam menangani peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang merajalela di wilayah Kota Bima dan Kabupaten bima Dalam keterangan pers yang disampaikan pada hari ini, Anton Wijaya menyatakan bahwa lembaga yang seharusnya bertugas memberantas narkotika justru diduga hanya me…
Di Tengah Isu Proyek Publik dan Penyalahgunaan Wewenang Tahun 2025, Istri Walikota Bima Sawer-saweran di Acara Silaturrahmi yang Digelar di Kediaman Walikota Bima.
Kota Bima NTB - Acara Silaturrahmi Kapolda NTB dengan pemerintah kota dan kabupaten Bima yang digelar pada Kamis (5/2) 2026 malam di Kediaman Walikota Bima menjadi sorotan publik yang semakin memanas, mengingat masih hangatnya isu terkait proyek publik dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam anggaran tahun 2025 di Kota Bima. Perhatian masyarakat terpaku setelah terlihat istri Walikota Bima memberikan saweran dalam jumlah cukup banyak pada kelompok seni yang tampil, dengan uang saweran tersebut menjadi tambahan pertanyaan publik yang belum ter…
Diduga Terlibat Jaringan Kartel Narkoba, Kasat Narkoba Polres Bima Kota (AKP M) Diamankan Polda NTB – Masyarakat Minta Tindakan Tegas .
Kota Bima, NUSA TENGGARA BARAT – Kasat Narkoba Polres Bima Kota dengan inisial AKP M telah diamanatkan oleh tim khusus yang dikirim langsung dari Polda NTB pada Selasa malam (3/2/2026), setelah muncul dugaan bahwa dirinya terlibat dalam jaringan kartel narkoba yang telah lama menjadi perhatian aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Kabar ini menyebar luas melalui unggahan di media sosial yang menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan oknum polisi, namun juga pihak keluarga. Dilansir dari informasi yang beredar, dugaan keterliba…
PERNYATAAN RESMI KETUA KARANGTARUNA KOTA BIMA TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA YANG MELIBATKAN OKNUM PERSONEL KEAMANAN
KOTA BIMA, 5 Februari 2026 – Ketua Karangtaruna Kota Bima, Amirudin, S.Sos, mengeluarkan pernyataan resmi dan terstruktur terkait perkembangan kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis methamphetamine (sabu) yang melibatkan sejumlah oknum anggota Kepolisian Resor Bima Kota serta pihak terkait. Berdasarkan informasi yang telah beredar dan diverifikasi melalui berbagai sumber, sekitar dua minggu silam, oknum anggota Polri dengan inisial IR alias K beserta pasangannya N telah diangkat sebagai tersangka oleh Direktorat Res…
P-MAKI DESAK BPK LAKSANAKAN AUDIT KOMPREHENSIF PROYEK RSUD KOTA BIMA: SOROT PEMANFAATAN DAK, KLAIM SERAH TERIMA 100 PERSEN, DAN KONDISI FAKTUAL GEDUNG INDUK.
Kota bima, Rabu/03/02/2026 - Peguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan desakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia agar melakukan audit yang objektiv, menyeluruh, dan berbasis verifikasi fakta lapangan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima. Fokus audit diarahkan pada kontrak pembangunan gedung induk yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya. Audit Harus Berbasis Fisik Riil, Bukan Hanya Administratif Ketua PMAKI NTB, Danil Ak…
POLRES BIMA KOTA PERIKSA SAKSI KEDUA LAPORAN RENTENIR ILEGAL P-MAKI NTB MENUNTUT PENYIDIK SEGERA PERIKSA TERLAPOR.
KOTA BIMA, 3 FEBRUARI 2026 – Polres Bima Kota secara resmi melakukan pemeriksaan terhadap saksi kedua dalam kasus laporan praktik rentenir ilegal pada hari ini, Selasa (03/02/2026). Saksi yang beridentitas Jubaidah berasal dari Kota bima,untuk memberikan keterangan rinci terkait perkara yang telah diajukan melalui saluran hukum yang sah. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana, serta berdasarkan dasar hukum yang terkandun…
BAZNAS KOTA BIMA JALANI PENGELOLAAN ZAKAT SESUAI PERDA DAN TERAMANATKAN .
BAZNAS KOTA BIMA KOTA BIMA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima menjalankan tugas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) serta amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bima. Di bawah kepemimpinan Ketua BAZNAS Kota Bima H. Abdul Latif M. Saleh, S.Pd.I, langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan dana zakat berjalan secara terstruktur, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai badan yang teramanatkan untuk menangani urusan zakat d…
LKPM NTB Desak Kejati NTB, Proses Maraton Reklamasi Jalan Lingkar Amahami, Proyek Ilegal Dan Perampasan Aset Negara
KEJAKSAAN TINGGI NTB Mataram, NTB – 2 Februari 2026 – Lembaga Keadilan Poros Muda NTB (LKPM-NTB) terbitkan pernyataan sikap resmi dan gelar aksi demonstrasi dengan tuntutan tegas: KEJATI NTB WAJIB PROSES HUKUM KASUS REKLAMASI PANTAI AMAHAMI SEKARANG JUGA, NAIKKAN KE TAHAP PENYIDIKAN DAN TETAPKAN TERSANGKA TANPA TEBANG PILIH! Reklamasi Pantai Amahami dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima tahun 2016-2018 selama kepemimpinan Wali Kota H.M Quraish H.Abidin, bertujuan untuk penataan pesisir dan pengembangan ekonomi rakyat. Proyek ini menggunaka…
Penghadangan Alat Berat Tambang di Kota Bima, Kontrol Sosial Masyarakat yang Sah Secara Hukum.
Kota Bima, Senin (2/2/2026) – Kota Bima, terletak di timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan luas 222,25 km² dan penduduk sekitar 163.824 jiwa (pertengahan 2024), memiliki sejarah panjang dari kerajaan hingga kesultanan, dengan motto "Maja Labo Dahu" (merasa malu dan takut akan perilaku menyimpang). Wilayah pesisirnya sepanjang 26 km dan tanah gunung batu membuat sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani jagung dan tanaman keras. Pada hari ini, Minggu 1 Februari 2026, tindakan penghadangan yang dilakukan kelompok masya…
