Postingan terbaru
Lihat semua
NTB MENDUNIA KARENA MIGRASI, TERTATIH DALAM KESEJAHTERAAN
Mataram, NTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) sering digembar-gemborkan sebagai provinsi yang “mendunia”. Namun menurut Junaedi S. Akbar , Ketua Persaudaraan Srigala Merah NTB, klaim itu lebih berkaitan dengan jumlah warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketimbang prestasi ekonomi lokal. “Setiap tahun puluhan ribu warga NTB bekerja di Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Mereka membiayai pendidikan anak, membangun rumah, membeli lahan, dan menggerakkan ekonomi desa melalui remitansi. Tapi fakta ini…
KEPEMIMPINAN NTB DALAM BAYANG-BAYANG KRISIS TATA KELOLA DAN ARAH PEMBANGUNAN
Mataram –TBO-NTB Kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj Dinda Damayanti Putri di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tengah berada dalam fase krusial yang menentukan arah masa depan daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan strategis. Namun, sejumlah indikator menunjukkan persoalan struktural masih berulang tanpa penyelesaian sistemik. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, dalam opini kritisnya menyebut bahwa waktu terus …
KAJIAN KOMPREHENSIF PENGENDALIAN BANJIR KOTA BIMA
BIMA – Banjir yang berulang di Kota Bima dinilai bukan sekadar persoalan hujan ekstrem, melainkan akibat kerusakan struktural daerah aliran sungai (DAS) yang tidak tertangani secara sistemik. Hal itu tertuang dalam kajian komprehensif bertajuk Strategi Pengendalian Banjir di Kota Bima yang disusun oleh Danil Akbar. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa konfigurasi morfologi Kota Bima – perbukitan di hulu, zona transisi timur utara, dataran rendah pusat kota, hingga pesisir – menjadikan kota ini sangat rentan terhadap perubahan…
MENGUATNYA DESAKAN PUBLIK ATAS DUGAAN KASUS PENYIMPANGAN DI PUPR KOTA BIMA, ISU KONFLIK KEPENTINGAN DAN MANDULNYA KOMUNIKASI JADI SOROTAN
Kota Bima — Gelombang kritik dan desakan publik terhadap penanganan dugaan penyimpangan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima terus menguat. Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sipil menilai penanganan laporan belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik. Fokus sorotan masyarakat tertuju pada dugaan mega korupsi proyek-proyek PUPR yang disebut-sebut bernilai besar. Hingga saat ini, publik mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut telah diproses oleh aparat …
P-MAKi NTB DEMONSTRASI TERKAIT AKAD MMQ, BANK SYARIAH BIMA TOLAK BERIKAN SOP – SEKJEN ADIM SARA ADA INDIKASI KEJAHATAN .
Politik, Pemerintah, Masyarakat,iklan KOTA BIMA, TB-GROUP NTB – 14 Januari 2026 Peguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (P-MAKi NTB) melaksanakan aksi demonstrasi terkoordinasi di depan Kantor Cabang Bima BPD Bank Syariah NTB pada hari Rabu (14/1). Aksi ini bertujuan menyelidiki kesesuaian implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan prinsip syariah Islam dan peraturan perbankan yang berlaku. LANDASAN PERMASALAHAN: TELAAH TEMUKAN KETIDAKSESUAIAN SYARIAH Dalam keterangan yang disampaikan Adim Sek…
"BONGKAR PUPR KOTA BIMA!” PMAKI DESAK KEJAKSAAN PERIKSA TOTAL, SOROT APIP, BPK DAN BPKP
Kota Bima — Sorotan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kota Bima kembali menguat. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh laporan proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima. Menurut Danil, berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa proyek, mulai dari fungsi yang dinilai tidak optimal hingga kualitas pekerjaan yang dipertanyakan masyarakat, tidak bisa lagi dijawab d…
Diskusi Terbatas Tokoh Perubahan Bahas Urgensi PPS di Kota Bima, Optimalisasi Struktur Aliansi Jadi Fokus .
Kota Bima – Selasa, 17 Februari, digelar diskusi terbatas tokoh perubahan dengan tema "Kenapa Harus Ada PPS" di Cafe Suhendar Penatoi, Kota Bima. Acara yang dimulai pukul 09.30 WITA hingga selesai ini juga mengangkat agenda optimalisasi struktur organisasi Aliansi PPS Kota Bima. Perlu diketahui, Organisasi PPS ini sudah terdata di Kementerian Dalam Negeri (Depdagri), yang menjadi landasan legalitas dalam upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan di wilayah. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Rizky, Sekretaris Aliansi PPS Kota Bim…
Ayo Satukan Kekuatan! Karang Taruna Kota Bima Ajak Seluruh Warga & Rekan dari 41 Kelurahan Lawan Narkoba .
BIMA KOTA – Narkoba adalah musuh bersama yang mengancam masa depan generasi kita. Karang Taruna Kota Bima mengambil langkah nyata dengan menggelar aksi besar-besaran untuk memerangi obat terlarang. Kami dengan hangat mengundang seluruh masyarakat Kota Bima, pemuda, pemudi, dan khususnya seluruh pengurus serta anggota Karang Taruna dari 41 Kelurahan se-Kota Bima untuk turut serta, bersatu, dan menjadi garda terdepan dalam gerakan ini. Mari kita satukan semangat dari setiap pelosok kelurahan! Aksi ini akan dilaksanakan pada: 📅 Hari/Tanggal: R…
Gaji Rp16,65 Juta Ditahan Sebulan, Pekerja Proyek Bima Lapor ke Media, PT Bunga Raya Saling Lempar Tanggung Jawab dan Halangi T ya 0⁰ tu 78
BIMA, NTB– Empat pekerja proyek Opname Rabat di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, menjadi korban keterlambatan pembayaran gaji yang sudah berlangsung selama satu bulan. Total hak yang belum dibayarkan oleh PT Bunga Raya mencapai Rp16.650.000, membuat para pekerja resah jelang bulan suci Ramadhan. Salah satu pekerja, Him, mengaku sudah menyelesaikan tugas sesuai ketentuan, namun upaya penagihan menemui jalan buntu. "Kami sudah berkoordinasi dan menagih ke pihak pelaksana proyek, tapi mereka malah saling melempar tanggung …
PMAKI DATANGI PUPR DAN KEJARI BIMA, DESAK TANGGUNG JAWAB PROYEK AIR MINUM RP1,9 MILIAR DAN KEPASTIAN HUKUM SEJUMLAH LAPORAN
Gelombang desakan terhadap transparansi dan akuntabilitas menguat setelah Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI) Wilayah NTB melakukan rangkaian langkah tegas dengan mendatangi Kantor Dinas PUPR dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima dalam satu rangkaian agenda pengawasan publik. Dipimpin langsung oleh Ketua PMAKI, Danil Akbar, jajaran pengurus organisasi tersebut lebih dahulu mendatangi Kantor Dinas PUPR untuk mempertanyakan proyek air minum senilai Rp1,9 miliar yang dinilai mengalami disfungsi. Proyek yang dibiayai dari anggaran…
Ketua Ormas GMi Iwan Setiawan Kritik Razia Unit Laka Lantas, Lokasi di Gunung 2 Pasang Tikungan Dinilai Berbahaya dan Tidak Sesuai Regulasi .
Diimbau Tetapkan Aturan Jelas dan Perhatikan Dampak Pelaksanaan Tugas KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT – Ketua Organisasi Masyarakat Indonesia (GMi) Iwan Setiawan mengeluarkan kritik terhadap pelaksanaan razia kendaraan yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Polres Bima Kota. Kritiknya menyasar pelaksanaan razia di lokasi pegunungan yang memiliki 2 pasang tikungan berurutan, yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. "Sesuai aturan yang telah ditetapkan, …