Kota Bima - Dugaan kegagalan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DARA kian menguat setelah sejumlah masyarakat mengeluh tentang kebutuhan air bersih yang sulit, ditemukan indikasi tidak berfungsinya infrastruktur yang telah menelan anggaran negara sebesar Rp1,9 miliar. Proyek yang semestinya menjadi solusi krisis air bersih bagi masyarakat justru diduga berujung pada kegagalan total dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Menurut pengamatan warga dan laporan masyarakat, distribusi air bersih dari proyek SPAM DARA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula pada proyek sepanjang area Gajah Mada, saluran yang seharusnya sampai ke wilayah Tanjung justru tidak berfungsi, sehingga masyarakat setempat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
Ketua PMAKI NTB menegaskan bahwa proyek SPAM yang dibiayai oleh anggaran negara harus dapat beroperasi secara optimal. “Jika proyek ini tidak berjalan, bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tapi juga hak masyarakat atas air bersih terganggu. Pemerintah daerah, terutama Walikota Bima, wajib memastikan proyek ini berfungsi sesuai rencana,” ujarnya.
Warga melalui media sosial juga mengeluhkan masalah ini, mengunggah foto dan video kondisi saluran air yang tidak mengalir, menunjukkan bahwa janji pemerintah belum terealisasi.
PMAKI NTB menuntut agar pihak berwenang segera melakukan audit teknis dan administratif, mengevaluasi kontraktor pelaksana, serta memberikan solusi cepat agar distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Bima dapat segera normal.
Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, menegaskan bahwa dalam kasus proyek gagal fungsi seperti ini, tanggung jawab tidak bisa dilepaskan hanya pada pelaksana teknis di lapangan, melainkan melekat secara berjenjang pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
“Dalam konstruksi hukum proyek pemerintah, ketika terjadi kegagalan fungsi, maka yang harus bertanggung jawab bukan hanya kontraktor. Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas, PPK, Kabid Cipta Karya, hingga pihak kontraktor, semuanya memiliki tanggung jawab atas gagalnya proyek tersebut,” tegas Danil.
Ia menambahkan bahwa kegagalan ini memperlihatkan adanya dugaan kuat kelalaian serius bahkan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintahan daerah maupun dinas teknis daerah.
Menurutnya, jika proyek dengan anggaran miliaran rupiah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka secara substansi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang nyata.
“Ini bukan lagi sekadar ketidaksempurnaan pekerjaan, tapi indikasi kegagalan total. Ketika output proyek tidak sampai pada tujuan, maka itu berpotensi menjadi total loss bagi keuangan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, PMAKI NTB juga mengungkap bahwa dugaan proyek gagal fungsi tidak hanya terjadi pada SPAM DARA. Proyek infrastruktur lain di sepanjang jalur Gajah Mada Kota Bima yang menelan anggaran sebesar Rp2,7 miliar juga diduga mengalami kondisi serupa, yakni tidak berfungsi optimal dan tidak mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan.
“Ini yang menjadi keprihatinan kami. Bukan hanya satu proyek, tetapi ada pola. Proyek di jalur Gajah Mada dengan anggaran Rp2,7 miliar juga kami duga mengalami kegagalan fungsi. Artinya, ada indikasi persoalan sistemik dalam tata kelola proyek,” ungkap Danil.
PMAKI NTB menilai bahwa rentetan proyek bermasalah ini mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Atas dasar itu, PMAKI NTB mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan komprehensif, termasuk audit teknis dan audit investigatif terhadap seluruh proyek terkait. Penelusuran aliran anggaran serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
“Kami meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata. Ini menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih dan penggunaan uang negara. Jika terbukti, maka semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tutup Danil.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar tidak menjadikan proyek publik sebagai formalitas semata, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
FAKTA LAPANGAN: INFRASTRUKTUR ADA, AIR BERSIH TIDAK MENGALIR
Gambar yang diperoleh di lokasi proyek SPAM DARA menunjukkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Pipa distribusi memang terpasang, namun terlihat tidak terintegrasi dengan sistem yang berfungsi optimal. Bahkan pada bagian sambungan terlihat penggunaan alat bantu darurat seperti tali dan pengikat manual, yang mengindikasikan pekerjaan tidak sesuai standar teknis.
Di sekitar lokasi juga tampak semak dan sisa potongan vegetasi yang tidak dibersihkan, memperkuat dugaan bahwa proyek tidak dirawat, tidak difungsikan, atau bahkan sejak awal tidak dirancang untuk benar-benar operasional.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat yang justru menghadapi persoalan krusial terkait air bersih. Keluhan warga terus muncul karena air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari tidak tersedia secara layak, meskipun anggaran negara telah digelontorkan dalam jumlah besar.
Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, menilai kondisi ini sebagai bentuk nyata kegagalan proyek yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak dasar masyarakat.
“Ini bukti bahwa proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Infrastruktur ada, tetapi tidak berfungsi. Sementara masyarakat tetap kesulitan air bersih. Ini persoalan serius dan tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Menurutnya, ketika proyek air bersih tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, maka kegagalan tersebut bukan hanya administratif, tetapi substantif dan berpotensi masuk dalam kategori kerugian negara.
PMAKI NTB menegaskan bahwa persoalan air bersih adalah kebutuhan fundamental masyarakat, sehingga setiap proyek yang gagal memenuhi tujuan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh seluruh pihak terkait.
“Negara hadir melalui anggaran. Kalau hasilnya seperti ini, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga rakyat secara langsung,” tutup Danil. TBO-NTB
0 Komentar