Mataram, NTB — Lebih dari satu tahun pasca dilantik, kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri mulai menghadapi sorotan tajam. Sejumlah janji kampanye yang sebelumnya digaungkan secara masif kini dinilai belum menunjukkan realisasi konkret di lapangan.
Dari program bantuan miliaran rupiah per desa, pembangunan mega hospital bertaraf internasional, hingga penciptaan 100 ribu lapangan kerja, sebagian besar masih berada pada tahap wacana atau belum terlihat dampaknya secara luas di tengah masyarakat.
Sorotan ini datang dari Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, yang secara tegas mengkritik arah pemerintahan saat ini.
> “Satu tahun berjalan, tapi belum ada realisasi konkret dari sejumlah program utama yang dijanjikan saat kampanye. Ini bukan sekadar kekecewaan, ini fakta yang harus menjadi perhatian serius. Rakyat NTB tidak butuh retorika, yang dibutuhkan adalah hasil nyata,” tegas Danil.
Ia menambahkan bahwa kondisi riil di lapangan justru menunjukkan ketimpangan antara narasi pembangunan dan fakta yang dirasakan masyarakat.
Dalam kampanye Pilgub NTB 2024, pasangan ini membawa sejumlah program unggulan yang menjadi daya tarik utama publik. Namun berdasarkan penelusuran TBO-NTB, progres pelaksanaannya masih dipertanyakan.
Bantuan Rp 300–500 juta per desa serta pembangunan fasilitas olahraga belum terlihat merata
Mega hospital Lombok dan Sumbawa belum menunjukkan perkembangan signifikan
Beasiswa tanpa APBD belum terealisasi secara luas
Program industrialisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masih berjalan terbatas
Target investasi ratusan triliun rupiah belum berdampak nyata terhadap UMKM
100 ribu lapangan kerja belum terukur pencapaiannya
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa sejumlah program strategis masih sebatas rencana, belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
INFRASTRUKTUR JADI SOROTAN UTAMA
Selain program makro, kondisi infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius. Sejumlah ruas jalan provinsi dilaporkan mengalami kerusakan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Ruas Mataram–Lembar: jalan berlubang, rawan kecelakaan
Sumbawa Besar–Bima: waktu tempuh meningkat, distribusi barang terganggu
Lombok Timur–Selatan: akses jalan rusak, menghambat mobilitas warga
> “Jalan provinsi rusak di banyak titik. Ini bukti bahwa prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Infrastruktur itu fondasi, bukan pelengkap,” lanjut Danil Akbar.
KRITIK TERHADAP POLA PEMERINTAHAN
Lebih jauh, PMAKI NTB menilai adanya kecenderungan pemerintahan yang lebih menitikberatkan pada pencitraan dibandingkan implementasi kebijakan.
> “Ketika janji kampanye berupa infrastruktur, bantuan sosial, dan program kesejahteraan tidak terealisasi, maka itu bukan sekadar masalah teknis. Ini menunjukkan arah kebijakan yang perlu dikoreksi. Pemerintah terlihat lebih fokus pada citra daripada hasil nyata,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat NTB membutuhkan transparansi dan kejelasan target, bukan sekadar laporan administratif atau pernyataan di ruang publik.
DAMPAK KE MASYARAKAT
Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat:
Akses transportasi terganggu akibat jalan rusak
Biaya logistik meningkat, menekan ekonomi lokal
Kesempatan kerja belum berkembang signifikan.
Akses pendidikan dan kesehatan masih terbatas.
Situasi tersebut memperkuat persepsi bahwa pembangunan belum berjalan optimal sesuai ekspektasi publik.
DESAKAN TRANSPARANSI DAN AKSI NYATA
PMAKI NTB mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah konkret dan terukur.
> “Rakyat tidak butuh janji tambahan. Yang dibutuhkan adalah bukti. Setiap program harus jelas targetnya, anggarannya, dan progresnya di lapangan. Jalan rusak harus ada timeline perbaikan, bukan sekadar wacana,” tegas Danil.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung.
CATATAN TBO-NTB
Dalam sistem demokrasi, janji kampanye merupakan kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan menjadi bagian penting dari kontrol publik agar arah pembangunan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas.
Satu tahun pertama memang belum menjadi ukuran final. Namun arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan keseriusan eksekusi program sudah dapat dinilai sejak awal masa kepemimpinan.
Jika tidak segera dilakukan percepatan dan pembenahan, maka jarak antara harapan publik dan realitas pembangunan berpotensi semakin melebar.
TBO-NTB akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang konfirmasi kepada pihak pemerintah guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang. TBO-NTB 1
0 Komentar